.png)
Medan, Di tengah sorotan tajam terhadap penanganan skandal dugaan judi Namorindang, langkah tegas justru ditunjukkan oleh institusi kepolisian dalam kasus yang berbeda. Kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Propam Polda Sumut dan Polrestabes Medan yang bergerak cepat dalam menindak oknum anggota berinisial Brigadir IS yang viral terkait dugaan penggunaan vape narkoba atau 'pod getar'.
Ketegasan ini dibuktikan langsung oleh Kasi Propam Polrestabes Medan, Kompol Ras Maju Tarigan, yang menyatakan bahwa Brigadir IS telah diamankan, dicopot dari jabatannya di Sat Tahti, dan kini menjalani penempatan khusus (patsus) untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penindakan tanpa pandang bulu dalam dugaan kasus 'pod getar' ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjaga kedisiplinan internalnya.
Namun, ketegasan tersebut justru memunculkan paradoks dan pertanyaan baru ketika disandingkan dengan skandal Namorindang. Berdasarkan kabar yang santer beredar di lapangan, sejumlah pihak yang diduga terlibat perlahan mulai menerima sanksi. Sosok pria yang diduga oknum ASN berinisial Juna, yang sebelumnya santer disebut menjabat sebagai Kepala Perpas Pasar Tanjung Morawa, kini diduga telah dicopot dari jabatannya. Di internal kepolisian, pria yang diduga oknum anggota Intelkam berinisial Edo juga santer dikabarkan telah dimutasi ke Polsek Patumbak. Bahkan, pucuk pimpinan di tingkat sektor, yakni Kapolsek Kutalimbaru, diduga telah diganti seiring bergulirnya polemik ini.
Misteri Sosok yang Diduga Edi alias Son: Siapakah Sang 'Pelindung', dan Benarkah Ada Faktor Kedekatan?
Rentetan dugaan pencopotan dan mutasi tersebut menyisakan satu kejanggalan besar yang kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat: Mengapa sosok pria yang diduga Edi alias Son seolah sama sekali tak tersentuh?
Jika sosok yang diduga Edo, Juna, hingga Kapolsek Kutalimbaru diduga kuat telah menerima imbas dan konsekuensi dari polemik ini, lantas mengapa proses terhadap pria yang diduga Edi alias Son terkesan mandek? Publik wajar bertanya-tanya, siapakah sebenarnya sosok 'pelindung' tak kasat mata yang diduga memberikan keistimewaan dan kekebalan hukum kepada yang bersangkutan?
Lebih jauh, lambannya penindakan terhadap sosok yang diduga Edi alias Son ini memicu desas-desus baru. Mengingat ketegasan Kasi Propam Polrestabes Medan, Kompol Ras Maju Tarigan, yang tanpa ragu menindak Brigadir IS di kasus 'pod getar', publik kini mempertanyakan konsistensi tersebut di kasus Namorindang. Muncul spekulasi dan pertanyaan kritis di tengah masyarakat: Apakah benar diduga ada kedekatan khusus antara pria yang diduga Edi alias Son dengan Kompol Ras Maju Tarigan, sehingga proses pemeriksaannya terkesan lamban dan jalan di tempat?
Dugaan dan desas-desus ini tentunya sangat membutuhkan klarifikasi transparan. Sesuai dengan semangat Polri yang Presisi dan asas equality before the law (kesetaraan di mata hukum), masyarakat mendesak agar Propam Polrestabes Medan dan Polda Sumut segera menuntaskan teka-teki ini. Publik berharap institusi penegak hukum segera memberikan jawaban resmi guna menepis isu miring tersebut, sekaligus membuktikan bahwa hukum benar-benar tidak tajam ke bawah namun tumpul ke satu nama.
Bungkam Massal: Apakah Hukum Hanya untuk Orang-Orang Terpilih?
Sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan asas keberimbangan informasi (cover both sides), Redaksi telah melayangkan surat permohonan konfirmasi dan hak jawab secara resmi melalui pesan WhatsApp. Konfirmasi tersebut ditujukan kepada:
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.
Kasat Intelkam Polrestabes Medan, Kompol Lengkap Suherman Siregar, S.H., M.H.
Kasi Propam Polrestabes Medan, Kompol Ras Maju Tarigan
Kapolsek Pancur Batu, Kompol Junaidi, S.H.
Panit 1 Unit Paminal Sipropam Polrestabes Medan, Ipda Joko Nuansa Sembiring
Kanit Intelkam Polsek Pancur Batu, Iptu Edison Sembiring, S.H. (Yang diduga sebagai sosok Edi alias Son)
Namun, sangat disayangkan, hingga berita ini diturunkan, tak ada satupun dari para pimpinan dan pihak terkait tersebut yang bersedia membalas konfirmasi redaksi. Sikap kompak tutup mulut dari para pemangku kebijakan ini justru semakin mempertebal opini liar dan melahirkan satu pertanyaan besar di benak publik: Apakah hukum hanya berlaku untuk orang-orang terpilih? (Tim)
