MEDAN – Babak baru dari pusaran polemik dugaan sindikat judi mesin tembak ikan di wilayah hukum Polsek Medan Tuntungan semakin dipenuhi rentetan kejanggalan. Di tengah sorotan tajam publik mengenai mesin judi yang disinyalir hanya dikamuflasekan di balik "terpal biru", sebuah akun media sosial anonim secara tiba-tiba muncul dan bertindak seolah sebagai juru bicara kepolisian.
Kehadiran akun TikTok bernama "Pantau Pantau" yang berani mengunggah rilis mengatasnamakan Hubungan Masyarakat Polsek Medan Tuntungan ini memicu tanda tanya besar. Publik patut curiga: Apakah institusi kepolisian kini menggunakan akun tak bercentang biru untuk menyampaikan pernyataan resmi, ataukah ini bentuk pencatutan nama aparat penegak hukum oleh pihak-pihak yang ingin melakukan playing victim?
Klaim Sepihak di Balik Akun Tak Terverifikasi
Dalam unggahannya, akun yang diduga kuat bodong tersebut mempublikasikan klaim hasil peninjauan Unit Reskrim Polsek Medan Tuntungan di empat lokasi. Akun itu menarasikan bahwa tidak ditemukan aktivitas maupun mesin judi di lapangan.
Lebih mencengangkan lagi, akun anonim itu membantah keterlibatan oknum tertentu dan justru melempar tuduhan serius. Narasi itu menuding bahwa viralnya berita judi ini adalah ulah oknum TNI berinisial Tanjung dan Baso terkait persaingan antarkelompok judi. Bahkan, terdapat ancaman pelaporan kepada Tim Siber Polda Sumatera Utara dengan dalih pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Tindakan merilis surat tertanggal 14 Agustus 2026 dengan mengatasnamakan institusi kepolisian oleh pihak tak bertanggung jawab adalah bentuk pencatutan dan penyebaran hoaks yang mencoreng wibawa Polri.
Redaksi Bertindak, Jawaban Kanit Reskrim Dinilai 'Tidak Nyambung'
Tidak ingin terjebak dalam disinformasi dan demi menjaga keberimbangan berita (cover both sides), Pimpinan Redaksi Liputan16, Amri, secara resmi melayangkan surat permohonan konfirmasi via pesan WhatsApp kepada Kanit Reskrim Polsek Medan Tuntungan, Ipda Ropii, S.H., M.H., dengan tembusan kepada Kapolsek Iptu Adil Ginting, S.H., M.H.
Pesan tersebut turut melampirkan tangkapan layar dari unggahan akun TikTok "Pantau Pantau" guna meminta kejelasan secara lugas: Apakah rilis tersebut benar bersumber dari kepolisian, dan bagaimana status penindakan mesin-mesin judi di lapangan.
Namun, alih-alih memberikan pencerahan, tanggapan yang diberikan oleh pihak kepolisian justru dinilai "gagal fokus" dan tidak menjawab substansi permasalahan. Memecah kebuntuan pada pukul 18.19 WIB, Kanit Reskrim Ipda Ropii hanya memberikan balasan singkat yang terkesan sangat normatif.
"Terimakasih. Nanti sy sampaikan. Mudah mudahan bisa di jadwalkan 🙏," balas Ipda Ropii singkat.
Jawaban ini tentu memicu skeptisisme baru. Sebagai perwira pengendali reserse kriminal yang memiliki wewenang penindakan, balasan yang berbunyi "nanti saya sampaikan" terkesan sangat janggal dan melempar tanggung jawab. Hal ini dinilai tidak relevan dengan urgensi konfirmasi, mengingat beliau seharusnya bisa langsung memastikan kebenaran rilis yang mengatasnamakan unitnya sendiri.
Menanti Ketegasan, Bukan Sekadar Janji Penjadwalan
Sikap menghindar dari Kanit Reskrim dengan dalih penjadwalan ini menimbulkan kesan bahwa aparat sedang berupaya mengulur waktu dan enggan memberikan kepastian terkait keabsahan akun TikTok tersebut, maupun nasib mesin judi di wilayah hukumnya.
Masyarakat dan insan pers tidak membutuhkan birokrasi konfirmasi yang berbelit-belit untuk sebuah pertanyaan sederhana mengenai pencatutan nama institusi. Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara didesak untuk segera turun tangan:
Mengklarifikasi Langsung: Memastikan kebenaran status mesin judi yang sebelumnya dikamuflasekan dengan terpal biru tanpa harus menunggu "jadwal" yang tidak pasti.
Menindak Akun Bodong: Mengusut tuntas siapa dalang di balik akun TikTok "Pantau Pantau" yang berani mencatut nama Humas Polsek Medan Tuntungan.
Hukum tidak boleh disandera oleh taktik kucing-kucingan di lapangan, dan wibawa kepolisian tidak boleh dibiarkan dirusak oleh klarifikasi sepihak dari akun tak bertuan di dunia maya. Publik menunggu langkah cepat dan 'Presisi', bukan sekadar janji untuk "disampaikan". (Tim)
