PERCUT SEI TUAN — Proyek revitalisasi SMP Negeri 6 Percut Sei Tuan yang menelan anggaran lebih dari Rp2,05 miliar kini menjadi sorotan tajam publik. Program yang seharusnya menghadirkan fasilitas pendidikan aman dan nyaman itu justru diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta dinilai minim transparansi.
DPP LSM Formappel-RI menemukan sejumlah pekerja proyek terlihat bekerja tanpa menggunakan helm maupun alat pelindung diri (APD). Padahal dalam proyek tersebut tercantum anggaran pengawasan, perencanaan, dan pengelolaan mencapai Rp69 juta lebih.
Ketua Umum DPP Formappel-RI, R. Anggi Syaputra, menegaskan bahwa proyek pendidikan bernilai miliaran rupiah seharusnya menjadi contoh pelaksanaan yang tertib, aman, dan transparan, bukan malah memunculkan dugaan kelalaian di lapangan.
“Jangan sampai anggaran besar hanya jadi formalitas proyek semata. Keselamatan pekerja adalah hal dasar yang wajib dipenuhi. Kalau APD saja diduga diabaikan, publik tentu bertanya bagaimana pengawasannya berjalan,” tegasnya, Jumat (15/5/2026).
Selain persoalan K3, Formappel-RI juga menyoroti papan informasi proyek yang dinilai tidak transparan. Informasi terkait pelaksana, penanggung jawab, sumber anggaran hingga masa pengerjaan disebut terkesan tidak jelas dan memicu kecurigaan masyarakat.
Menurut Anggi, keterbukaan informasi dalam proyek pemerintah merupakan kewajiban agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang negara.
“Kalau papan proyek saja terkesan ditutupi dan tidak terbuka, wajar masyarakat curiga. Ini uang rakyat, jadi pelaksana proyek harus siap diawasi publik,” ujarnya.
Formappel-RI mendesak instansi terkait segera turun melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek revitalisasi SMPN 6 Percut Sei Tuan agar kualitas pembangunan, keselamatan pekerja, dan transparansi penggunaan anggaran benar-benar dijalankan sesuai aturan.